logo

HUT RI & HUT MA RI ke-76

Keluarga Besar PTA Pontianak Mengucapkan Selamat HUT RI dan HUT Mahkamah Agung RI ke-76. Indonesia Tanggung Indonesia Tumbuh
HUT RI & HUT MA RI ke-76

8 Nilai Utama Mahkamah Agung RI

Delapan Nilai Utama yang Harus di Internalisasi dan di Implementasikan Sehingga Menjadi Ruh Setiap Insan Peradilan
8 Nilai Utama Mahkamah Agung RI

ZONA INTEGRITAS

Pengadilan Tinggi Agama Pontianak konsisten membangun Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), Wilayah Birokrasi Bersih & Melayani (WBBM)
ZONA INTEGRITAS

Aplikasi SIPP

Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.
Aplikasi SIPP

SIWAS

Aplikasi yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, untuk melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan dibawahnya.
SIWAS

e-Court Mahkamah Agung RI

e-Court Mahkamah Agung RI adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Berpekara secara Elektronik yang dilakukan dengan saluran elektronik : e-Filling (Pendaftaran Perkara Online), e-Payment (Pembayaran Panjar Biaya Perkara Online), dan e-Summons (Pemanggilan Pihak secara Online)
e-Court Mahkamah Agung RI
Selamat datang di website resmi Pengadilan Tinggi Agama Pontianak | Zona Integritas

Pedoman Pengelolaan Organisasi

Written by Super User.

Written by Super User.

Pedoman Pengelolaan Organisasi

PEDOMAN PELAKSANAAN ORGANISASI

A. PEDOMAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI
1. Undang-Undang RI No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Lampiran
2. Peraturan Pemerintah Agung Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Lampiran
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 Lampiran
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan (beserta Lampiran) Lampiran
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan. Lampiran
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 74A/KMA/SK/IV/2019 tentang Kreteria Klasifikasi Pengadilan Tingkat Pertama  Lampiran
7. Buku II Edisi Revisi 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Lampiran
 8. Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Persyaratan Pengajuan Kelas Pada Pengadilan Tingkat Pertama  Lampiran
B. PEDOMAN PENGELOLAAN  PERSONIL/ PEGAWAI
1. Undang-Undang  No. 5 Tahun 2014 tentang Apatur Sipil Negara Lampiran
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 2002 Tentang Kenaikan Jabatan dan Pangkat Hakim Lampiran
3. Peraturan Pemerintah RI No.53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Lampiran
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 36 Tahun 2011 Tentang Jabatan yang Tidak Boleh Dirangkap oleh Hakim Agung dan Hakim Lampiran
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 94 Tahun 2012 Tentang Hak dan Fasilitas Hakim Yang Berada Di Bawah Mahkamah Agung Lampiran
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2013 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian Lampiran
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Lampiran
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil Lampiran
9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Lampiran
10. Peraturan Presiden RI Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Tunjangan Panitera Lampiran
11. Peraturan Presiden RI Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Tunjangan Jabatan Struktural Lampiran
12. Peraturan Presiden RI Nomor 17  Tahun 2013 Tentang Tunjangan Jabatan  Fungsional Analis Kepegawaian Lampiran
13. Peraturan Presiden RI Nomor 71  Tahun 2013 Tentang Tunjangan Jabatan  Fungsional Pustakawan Lampiran
14. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya Lampiran
15. Peraturan Presiden RI Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Tunjangan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapat dan Belanja Negara Lampiran
16. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya Lampiran
17. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 125/KMA/SK/IX/2009  Tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Kepada Pejabat Eselon I Dan Ketua Pengadilan Tingkat Banding Di Lingkungan Mahkamah Agung Untuk Penandatanganan Di Bidang Kepegawaian Lampiran
18. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 193/KMA/SK/IX/2014  Tentang Pola Promosi dan Mutasi Kepaniteraan Di Lingkungan Peradilan Agama Lampiran
19. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 48/KMA/SK/II/2017  Tentang Pola Promosi dan Mutasi Hakim Pada Empat Di Lingkungan Peradilan Lampiran
20. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 209/KMA/SK/VIII/2020 Tentang Penetapan Kelas Jabatan Pegawai Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya Lampiran
21. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 210/KMA/SK/VIII/2020 Tentang Penyesuaian Tunjangan Kinerja Berdasarkan Kelas Jabatan Pegawai Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya Lampiran
22. Keputusan Sekretaris  Mahkamah Agung RI Nomor 1/SEK/SK/I/2019  Tentang Promosi dan Mutasi Pegawai Kesekretariatan Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya Lampiran
23. Keputusan Sekretaris  Mahkamah Agung RI Nomor 578/SEK/SK/VIII/2020  Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pegawai Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya Lampiran
24. Peraturan Badan Kepegawaian Negara RI Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil Lampiran
25. Peraturan Badan Kepegawaian Negara RI Nomor 2 Tahun 2018  Tentang  Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil Lampiran
26. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunaan Standar Teknis Kegiatan Sasaran Kerja Pegawai Lampiran
27. Surat Edaran Bersama Direktur Jenderal Perbendaharaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor SE-19/PB/2014 Nomor 1/SE/2014 Tentang Tindak Lanjut Perubahan Batas Usia Pensiun Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang Mencapai Batas Usia Pensiun Bagi Pejabat Fungsional Lampiran
28 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Disiplin Kerja Hakim Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya Lampiran
29 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya Lampiran
C. PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN
1. Keputusan Kepala Badan Administrasi Mahkamah Agung RI No.001/SK/BU-A/I/2012 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya di Seluruh Indonesia Tahun Anggaran 2012. Lampiran
2. Surat Edaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI No.SE-35/PB/2009 tentang Tata Cara Perbaikan Data Penerimaan Negara Bukan Pajak. Lampiran
3. Peraturan Menteri Keuangan No.84/PMK.02/2011 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2012. Lampiran
4. Surat Edaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI No.SE-14/PB/2012 tentang Mekanisme Pencairan Dana Non-Belanja Pegawai. Lampiran
5. Surat Edaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI No.SE-5/PB/2012 tentang Penarikan Dana Melalui Uang Persediaan atau SPM LS. Lampiran
6. Peraturan Menteri Keuangan RI No.237/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No.228/PMK.05/2010 tentang Mekanisme Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban atas Pajak Ditanggung Pemerintah. Lampiran
7. Peraturan Menteri Keuangan RI No.171/PMK/05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. Lampiran
8. Peraturan Menteri Keuangan RI No.170/ PMK.05/2010 tentang Penyelesaian Tagihan atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pada Satuan Kerja. Lampiran
9. Peraturan Menteri Keuangan RI No.49/PMK.02/2011 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2011. Lampiran
10. Peraturan Menteri Keuangan RI No.125/PMK.05/2009 tentang Kerja Lembur dan Pemberian Uang Lembur Bagi Pegawai Negeri Sipil. Lampiran
11. Peraturan Menteri Keuangan RI No.45/ PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri,dan Pegawai Tidak Tetap. Lampiran
12. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI No.PER-22/PB/2011 tentang Tata Cara Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2011. Lampiran
13. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI No.PER-33/PB/2008 tentang Pedoman Penggunaan Akun Pendapatan, Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No.91/PMK.05/2007 tentang Bagan Akun Standar. Lampiran
14. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI No.PER-11/PB/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Lampiran
15. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI No.PER-11/PB/2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.PER-67/PB/2010 tentang Tunjangan Beras dalam Bentuk Natura dan Uang. Lampiran
16. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI No.PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Lampiran
17. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI No.PER-08/PB/2009 tentang Penambahan dan Perubahan Bagan Akun Standar. Lampiran
18. Peraturan Pemerintah RI No.39 Th.2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah. Lampiran
19. Peraturan Pemerintah RI No. 34 Tahun 2014 tentang Perubahan Keenam Belas atas Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil. Lampiran
20. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Negara di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya. Lampiran
D. PEDOMAN LAINNYA
1. Peraturan Presiden RI No.13 Th.2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung. Lampiran
2. Peraturan Presiden RI No.14 Th.2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung. Lampiran
3. Undang-Undang RI No.1 Th.1974 tentang Perkawinan. Lampiran
4. Undang-Undang RI No.3 Th.2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.14 Th.1985 tentang Mahkamah Agung. Lampiran
5. Undang-Undang RI No.48 Th.2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Lampiran
6. Undang-Undang RI No.50 Th.2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.7 Th.1989 tentang Peradilan Agama. Lampiran
7. Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 Lampiran
8 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/080/SK/VIII/2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan. Lampiran
© 2019 Pengadilan Tinggi Agama Pontianak

  w3c html 5 iconfinder 2018 social media popular app logo facebook 3225194  iconfinder 2018 social media popular app logo twitter 3225183  iconfinder 2018 social media popular app logo instagram 32251911  iconfinder 2018 social media popular app logo youtube 32251802