logo

Penerimaan Tenaga Keamanan

Pendaftaran tgl 28 Oktober s/d 2 November 2022
Penerimaan Tenaga Keamanan

Pemberitahuan

Sehubungan dengan adanya perbaikan lantai loby pelayanan dan PTSP PTA Pontianak maka pelayanan PTSP dapat di akses Melalui PTSP on-line PTA Pontianak.
Pemberitahuan

8 Nilai Utama Mahkamah Agung RI

Delapan Nilai Utama yang Harus di Internalisasi dan di Implementasikan Sehingga Menjadi Ruh Setiap Insan Peradilan
8 Nilai Utama Mahkamah Agung RI

Aplikasi SIPP

Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.
Aplikasi SIPP

SIWAS

Aplikasi yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, untuk melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan dibawahnya.
SIWAS

e-Court Mahkamah Agung RI

e-Court Mahkamah Agung RI adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Berpekara secara Elektronik yang dilakukan dengan saluran elektronik : e-Filling (Pendaftaran Perkara Online), e-Payment (Pembayaran Panjar Biaya Perkara Online), dan e-Summons (Pemanggilan Pihak secara Online)
e-Court Mahkamah Agung RI

Anti Gratifikasi

Pengadilan Tinggi Agama Pontianak berkominten penuh untuk menolak segala macam bentuk Gratifikasi...
Anti Gratifikasi

Fasilitas bagi Kelompok Rentan pada PTA Pontianak

Kelompok Rentan mempunyai hak yang sama dalam mendapatkan pelayanan publik.
Fasilitas bagi Kelompok Rentan pada PTA Pontianak
Selamat datang di website resmi Pengadilan Tinggi Agama Pontianak | Zona Integritas

kewajiban PNS

Written by Super User.

Written by Super User.

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada tanggal 31 Agustus 2021.

Peraturan ini dikeluarkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 86 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Peraturan yang dapat diakses pada laman JDIH Sekretariat Kabinet ini, memuat ketentuan mengenai kewajiban dan larangan serta hukuman disiplin bagi Pegawai Negari Sipil (PNS).

Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2, PNS wajib menaati kewajiban dan menghindari larangan.

Kewajiban PNS
Adapun kewajiban PNS tersebut dituangkan pada Pasal 3, yaitu:

  • setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Pemerintah;
  • menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
  • melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang;
  • menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
  • melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
  • menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
  • menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  • bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI.

Selain itu, sebagaimana ketentuan Pasal 4, PNS juga diwajibkan untuk:

  • menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji PNS;
  • menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji jabatan;
  • mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan;
  • melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara;
  • melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  • Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
  • menggunakan dan memelihara barang milik negara dengan sebaik-baiknya;
  • memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi; dan
  • menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam peraturan ini disebutkan juga bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban PNS masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja diatur dalam peraturan menteri.

Larangan Bagi PNS

Sedangkan larangan bagi PNS, yang dituangkan dalam Pasal 5, adalah sebagai berikut:

  • menyalahgunakan wewenang;
  • menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan;
  • menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain;
  • bekerja pada lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK);
  • bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing kecuali ditugaskan oleh PPK;
  • memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
  • melakukan pungutan di luar ketentuan;
  • melakukan kegiatan yang merugikan negara;
  • bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan;
  • menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
  • menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan;
  • meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan;
  • melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani; dan
  • memberikan dukungan kepada calon presiden/wakil presiden, calon kepala daerah/wakil kepala daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:
    1. ikut kampanye;
    2. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;
    3. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain;
    4. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
    5. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa
        kampanye;
    6. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan
        sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya,   
        anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau
    7. memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.

 

“PNS yang tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 5 dijatuhi Hukuman Disiplin,” demikian ditegaskan pada Pasal 7 PP 94/2021 yang berlaku sejak diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly pada tanggal 31 Agustus 2021 ini

 

© 2019 Pengadilan Tinggi Agama Pontianak

  w3c html 5 iconfinder 2018 social media popular app logo facebook 3225194  iconfinder 2018 social media popular app logo twitter 3225183  iconfinder 2018 social media popular app logo instagram 32251911  iconfinder 2018 social media popular app logo youtube 32251802