• Awal Maret, Hatibinwasda Turun Melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan

    Awal Maret, Hatibinwasda Turun Melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan

  • Awal Maret, Hatibinwasda Turun Melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan

    Awal Maret, Hatibinwasda Turun Melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan

  • 7 Hakim Ikut Seleksi Calon Hakim Ekonomi Syariah tahun 2019

    7 Hakim Ikut Seleksi Calon Hakim Ekonomi Syariah tahun 2019

  • 7 Hakim Ikut Seleksi Calon Hakim Ekonomi Syariah tahun 2019

    7 Hakim Ikut Seleksi Calon Hakim Ekonomi Syariah tahun 2019

  • Percepatan Pembangunan ZI Jadi Salah Satu Agenda Pembahasan Rakor

    Percepatan Pembangunan ZI Jadi Salah Satu Agenda Pembahasan Rakor

Fokus Peradilan

 

Pontianak | www.pta-pontianak.go.id

Usai Pengadilan Tinggi Agama Pontianak menggelar pencanangan pembangunan zona integritas, kini giliran Pengadilan Agama Pontianak yang melaksanakan hal serupa pada hari Rabu (09/01/2019) di Ruang Sidang Utama Pengadilan Agama Pontianak.

Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pontianak Drs. H. Maslihan Saifurrozi, SH.,MH yang hadir menyaksikan dan turut membubuhkan tandatangannya pada piagam menegaskan kembali posisi pengadilan agama di Indonesia.

Sejak tahun 2006, Peradilan Agama sudah berada dibawah naungan Mahkamah Agung RI dan kewenangannya bertambah, tidak hanya menangani perkara perceraian saja namun juga masih ada perkara Waris, Wakaf, Hibah dan terakhir Ekonomi Syariah.

Untuk itu Drs. H. Maslihan Saifurrozi, SH.,MH berharap kepada Walikota Pontianak dan seluruh Forkopimda di Kota Pontianak dapat memahami posisi pengadilan agama secara protokoler dan lebih meningkatkan kerjasamanya antar instansi/lembaga dalam menyukseskan pelayanan kepada publik.

Sementara Walikota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan baru kali ini beliau datang ke Pengadilan Agama Pontianak dan selama ini pula orang tahunya Pengadilan Agama itu tempat bercerai.

Di instansi Kota Pontianak, beliau sudah menandatangani sekitar 140 surat izin perceraian yang diajukan oleh ASN dilingkungan Kota Pontianak. Ini salah satu surat yang beliau merasa berat untuk menandatanganinya selain tandatangan pemberhentian ASN.

Terkait dengan pembangunan zona integritas ini, Edi Rusdi Kamtono mengatakan sangat mengapresiasi dan mendukung sekali. Namun penandatanganan ini bukan hanya sebatas seremonial saja tapi harus betul-betul dilaksanakan dengan aksi nyata.

Di Kota Pontianak sudah terbentuk Tim Saber Pungli yang beranggotakan dari aparat hukum dari Kejaksaan dan Kepolisian. Tim ini sementara fokus pada tahap pembinaan terhadap instansi/lembaga pelayanan. (Roni)

LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2018

PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015-2019 REV. 6

PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK

















Pengunjung Saat Ini

We have 78 guests and no members online

Statistik Pengunjung

511245
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
3438
4674
8112
466538
119943
136079
511245

Your IP: 54.36.149.64
Server Time: 2019-03-25 16:33:32