• Ketua PTA Pontianak : Masak Orang Pengadilan Agama Tidak Paham Tentang Konsep Ekonomi Syariah

    Ketua PTA Pontianak : Masak Orang Pengadilan Agama Tidak Paham Tentang Konsep Ekonomi Syariah

  • Telusuri Rekam Jejak calon Hakim Agung, KY Datangi PTA Pontianak

    Telusuri Rekam Jejak calon Hakim Agung, KY Datangi PTA Pontianak

  • PTA Pontianak Menerapkan Aturan Jam Kerja Baru

    PTA Pontianak Menerapkan Aturan Jam Kerja Baru

  • Para Calon Hakim Mendapatkan Pembekalan Sebelum Melaksanakan Tugas

    Para Calon Hakim Mendapatkan Pembekalan Sebelum Melaksanakan Tugas

  • Wakil Ketua PTA Pontianak Mempertanyakan Komitmen 5 PA Terkait Kesiapan SAPM

    Wakil Ketua PTA Pontianak Mempertanyakan Komitmen 5 PA Terkait Kesiapan SAPM

Fokus Peradilan

Pontianak | www.pta-pontianak.go.id

Memasuki akhir tahun 2017 dan menyongsong tahun 2018, Pengadilan Tinggi Agama Pontianak melaksanakan Evaluasi Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Tahun 2017 dan Sosialisasi Perma No. 1 Tahun 2017. Kegiatan yang berlangsung pada Selasa (21/11) pagi tersebut dibuka oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pontianak.

Dalam pengarahannya Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pontianak Drs. H. Maslihan Saifurrozi, SH.,MH berharap mudah-mudahan dengan adanya posbakum bisa terwujudnya transparansi peradilan, penegakan keadilan antara si miskin dan si kaya sama di depan hukum, dengan harapan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat pencari keadilan.

Ketua Pengadilan Agama Pontianak Kelas I A Drs. Darmudji, SH, memaparkan hasil evaluasi Posbakum yang ada di Pengadilan Agama Pontianak Kelas I A. Menurut beliau Pengadilan Agama Pontianak Kelas I A telah 2 tahun melakukan kerjasama (MOU) dengan LKBH IAIN Pontianak. Dalam perjalanan kerjasama tersebut, Pengadilan Agama Pontianak Kelas I A telah melakukan evaluasi terhadap kinerja posbakum.

Evaluasi yang disampaikan diantaranya Isi gugatan/permohonan masih kabur atau kurang jelas. Selanjutnya petugas posbakum masih belum memahami perma 1 tahun 2014, yang mana tidak semua jenis layanan bantuan hukum yang mewajibkan melampirkan SKTM atau kartu sejenisnya. Hanya untuk mereka yang ingin mengajukan pembebasan dari biaya perkara saja yang dimintai persyaratan tersebut.

Ditahun depan wilayah Pengadilan Tinggi Agama Pontianak yang mendapatkan anggaran Posbakum bertambah satu Pengadilan Agama yakni Pengadilan Agama Mempawah. Yang sebelumnya baru Pengadilan Agama Pontianak dan Pengadilan Agama Sambas. (Roni)

LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2017

PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015-2019 REV. 5

PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK